Kepolisian Daerah Metro Jaya menyiapkan skema rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa yang akan digelar oleh massa buruh pada hari Kamis, 28 Agustus 2025.
Aksi yang diinisiasi oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) ini akan menyuarakan enam tuntutan utama, termasuk penghapusan sistem kerja alih daya (outsourcing) dan penolakan kebijakan upah murah. Untuk mengamankan jalannya demonstrasi, sebanyak 4.531 personel gabungan dari TNI-Polri akan dikerahkan.
Skenario Pengalihan Arus Bersifat Situasional
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin, menjelaskan bahwa penerapan rekayasa lalu lintas akan bersifat situasional, bergantung pada jumlah massa yang hadir di lokasi. Jalan Gatot Subroto yang berada tepat di depan kompleks parlemen akan tetap dibuka pada pagi hari dan baru akan dialihkan jika kondisi tidak memungkinkan.
“Kalau jumlah massa-nya banyak yang mengharuskan menggunakan kapasitas ruas jalan, maka kami akan melakukan pengalihan,” ujar Komarudin, seperti dikutip pada Rabu (27/8/2025).
Menurutnya, jika jumlah massa tidak signifikan dan masih dapat berbagi ruas jalan dengan pengguna kendaraan lain, maka tidak akan ada penutupan jalan agar aktivitas masyarakat tetap berjalan normal.
“Kalau jumlah massanya tidak terlalu besar dan bisa berbagi ruas jalan dengan masyarakat lain, maka tidak kami alihkan. Jadi aktivitas tetap berjalan,” ucapnya.
Larangan Keras Memasuki Jalan Tol
Pihak kepolisian juga memberikan peringatan tegas kepada para peserta aksi untuk tidak memasuki ruas jalan tol. Tindakan tersebut dinilai sangat berpotensi mengganggu ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas bagi masyarakat luas. Kombes Pol Komarudin menegaskan bahwa pihaknya tidak akan segan melakukan penegakan hukum jika ada massa yang nekat melanggar aturan tersebut.
“Kalau itu terjadi, massa yang nekat masuk ke tol tentu akan kita lakukan penegakan hukum,” tegasnya.
Ribuan Personel Gabungan Dikerahkan
Dari sisi pengamanan, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam menyatakan ribuan personel telah disiagakan. Total personel yang diturunkan mencapai 4.531 orang, yang terdiri dari 2.174 personel Polda Metro Jaya, 1.725 personel Bawah Kendali Operasi (BKO) dari TNI-Polri, dan 632 personel dari jajaran Polres.
“Kami siap melaksanakan pengamanan dan kami senantiasa menginformasikan kepada masyarakat, tak perlu khawatir kami ada di lapangan, melaksanakan kegiatan pengamanan. Tidak hanya di objek pengamanan tapi juga di sekitar termasuk masyarakat yang hendak melintas,” kata Ade Ary.
Tuntutan Utama Buruh Di Demo 28 Agustus
Dilansir dari berbagai sumber, aksi yang dimotori oleh KSPSI ini membawa enam tuntutan krusial yang ditujukan kepada pemerintah dan legislatif. Berikut adalah rincian tuntutan tersebut:
- Menghapus sistem kerja outsourcing.
- Menolak kebijakan upah murah.
- Menuntut kenaikan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5–10,5 persen.
- Mendesak pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang aturan outsourcing.
- Menuntut pemerintah menghentikan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan membentuk Satgas khusus.
- Melaksanakan reformasi pajak, termasuk menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan.
