Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) diwarnai kebijakan tidak biasa. Tepat sehari sebelum hari jadinya, kompleks parlemen di Senayan, Jakarta, tampak sepi setelah Sekretariat Jenderal DPR RI menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi para pegawai pada Kamis (28/8/2025).
Kebijakan ini diambil sebagai respons atas adanya aksi unjuk rasa massa buruh di sekitar gedung DPR.Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran resmi yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar.
Dalam surat tersebut, dijelaskan bahwa penerapan WFH bertujuan untuk mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas, keterbatasan akses, serta kemungkinan gangguan terhadap kelancaran aktivitas kedinasan akibat demonstrasi.
“Sehubungan dengan adanya informasi mengenai aksi unjuk rasa di sekitar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Hari Kamis, Tanggal 28 Agustus 2025, yang berpotensi menimbulkan kepadatan lalu lintas, keterbatasan akses menuju kawasan perkantoran, serta potensi gangguan terhadap kelancaran aktivitas kedinasan,” demikian kutipan isi surat edaran tersebut.
Langkah ini dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni. Dikutip dari kantor berita Antara, Sahroni menyatakan imbauan tersebut ditujukan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Ahli (TA) agar dapat bekerja dengan aman dan nyaman.
“Ada imbauan untuk WFH bagi ASN dan TA (tenaga ahli) biar nyaman dan aman kerja di rumah,” jelas Sahroni pada Kamis (28/8).
Penerapan WFH ini menjadi sorotan karena bertepatan dengan momen penting lembaga tersebut. Tepat pada hari ini, Jumat, 29 Agustus 2025, DPR RI merayakan hari jadinya yang ke-80. Kebijakan mengosongkan kantor saat masyarakat datang untuk menyampaikan aspirasi dinilai kontras dengan fungsi utama DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang seharusnya menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
